Setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari Pramuka yaitu hari lahirnya kepanduan di Indonesia. Tapi apakah temen-temen sudah tahu bahwa istilah Pramuka itu ternyata berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX..??
Begini saudara-saudara ceritanya..(alm Mbah Surip mode on)
Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono IX ternyata membekas dalam kegiatan kepramukaan.
Sesudah Proklamasi 1945 pemerintah mencoba mengadakan fusi atas berbagai organisasi kepanduan (itulah istilah lama untuk kepramukaan).Organisasi-organisasi kepanduan itu biasanya terpisah-pisah dan berada di bawah orderbow partai politik.Penyatuan itu diusahakan di bawah nama Pandu Rakyat Indonesia.”Tapi pada waktu itu Sri Sultan HB IX belum aktif dalam kepanduan,” kata Mayjen (Purn) Azis Saleh, yang juga mantan Ketua Harian Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia.
Sebelum penyerahan Kedaulatan 1949 di daerah yang dikuasai RI hanya ada satu organisasi kepanduan. Tapi, pada waktu RIS terbentuk, organisasi kepanduan Indonesia kembali lagi terpecah-pecah. “Kalau dihitung ada sekitar 104 organisasi,” kata Azis Saleh lagi. Karena itulah kemudian muncul lagi gagasan untuk federasi. Sebagai hasilnya, pada awal 1950-an terciptalah 21 organisasi pandu putera dan 2 untuk pandu puteri. Sultan Hamengku Buwono IX kemudian menjabat sebagai Ketua federasi pandu putera yang diberi nama IPPINDO (Ikatan Pandu Putera Indonesia). Walaupun demikian, kondisi kepanduan masih terpecah-pecah sehingga Menteri P dan K pada waktu itu Bahder Djohan sulit menentukan pembiayaannya.
Pada masa pemerintahan Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959-18 Februari 1960, Bung Karno Presiden pertama Indonesia memerintahkan Menteri P dan K Prijono, yang beraliran kiri, untuk mempersatukan organisasi kepanduan Indonesia. Untuk itu pada tahun 1960 diadakan suatu rapat di Ciloto. Sri Sultan HB IX yang pada waktu itu juga menjabat Ketua Pengawas Kegiatan Aparatur Negara turut hadir. Rapat itu gagal mempersatukan kegiatan kepanduan. Karena itulah Bung Karno turun tangan dengan memberi instruksi kepada Prijono.
Azis Saleh curiga dengan langkah Prijono yang bermaksud memberi nama pionir Muda –yang berbau negara komunis—kepada kepanduan Indonesia. Menteri beraliran kiri itu juga mencoba mengubah warna kacu (dasi pandu) dengan warna merah. Azis Saleh kemudian membocorkan rencana Prijono kepada federasi kepanduan. “kalau itu jadi, habislah riwayat kepanduan di Indonesia, “ kata Azis Saleh kepada mereka.
Azis Saleh lalu menganjurkan federasi-federasi itu menjadi satu saja. Maksudnya supaya dapat mencegah terealisasikannya rancangan Prijono tersebut. Pokoknya, harus dicari jalan agar Presiden Sukarno tidak mendekritkan rencana kerja Prijono. Dalam suatu rapat IPPINDO yang dipimpin Sri Sultan, Azis Saleh kemudian mengusulkan agar kepanduan di Indonesia disesuaikan dengan kepanduan Indonesia yang sudah merdeka. Usul itu didukung oleh Sri Sultan HB IX.
Azis diberi tugas oleh federasi kepanduan untuk membuat sebuah rencana yang kemudian diajukan dalam sidang Kabinet yang dipimpin oleh Ir. Djuanda. Pada sidang tersebut diajukan pula rancangan yang dibuat oleh Prijono. Tapi menurut Azis, sidang sengaja menempatkan acara tentang kepanduan itu sebagai yang terakhir, sehingga akhirnya sidang menundanya. Itu disengaja, agar memberi kesempatan kepada berbagai organisasi kepanduan untuk melebur diri jadi satu organisasi saja.
Kemudian Azis berhasil duduk di dalam suatu tim untuk mengadakan reorganisasi kepanduan bersama Prijono, Menteri Achmadi, dan Sri Sultan sendiri. Atas usul Azis Saleh, Bung Karno setuju untuk mengangkat Sri Sultan sebagai ketua tim dan dia sendiri menjadi sekretarisnya. Sri Sultan lalu menyuruh Azis Saleh untuk menyusun sebuah rancangan anggaran dasar kepanduan. Tapi, diam-diam Prijono mengajukan rancangan yang telah dibuatnya kepada Bung karno, dan kemudian ditanda tangani. Bung karno mengira kertas kerja itu disusun oleh tim.
Untungnya rencana Prijono tersebut belum sempat diumumkan, dan masih ada di tangan Menteri Sekretaris Kabinet Mochamad Ichsan. Azis Saleh yang baru datang dari Surabaya buru-buru menemui Bung Karno dan menerangkan duduk perkaranya. Akhirnya Bung Karno membatalkan tandatangannya, sehingga rancangan Prijono itu juga batal.
Selagi Menteri Prijono ikut perjalanan presiden ke luar negeri, tim Sri Sultan—tanpa Prijono—berhasil menyelesaikan sebuah rancangan anggaran dasar kepanduan. Itulah yang kemudian ditandatangani oleh Ir. Djuanda yang menjadi Pejabat Presiden selama Bung Karno tak ada di tempat.
Setelah kembali, Prijono protes. Sri Sultan HB IX kemudian dipanggil Bung Karno ke Istana Bogor. Ternyata Prijono sudah ada di sana. Prijono menghendaki agar janji kepada negara didahulukan dari janji kepada Tuhan, seperti yang tercantum dalam Janji Pramuka. Akhirnya Bung Karno mengambil jalan tengah agar anggaran dasar itu dicoba dulu. Sewaktu pulang ke Jakarta, di dalam mobil Sri Sultan mengatakan anggaran dasar dan Janji Pramuka itu tak akan diubah. Sri Sultan pun tidak setuju dengan konsep Pionir Muda-nya Prijono yang berbau negara komunis.
Dalam anggaran dasar kepanduan yang ditandatangani Ir. Djuanda itu, kata “Pandu” diganti dengan “Pramuka”. Menurut Azis Saleh, istilah Pramuka itu berasal dari Sri Sultan yang mengambil dari istilah Poromuko, semacam pasukan yang berdiri paling depan dalam peperangan. Jadi, tak benar anggapan bahwa kata itu diperkenalkan oleh Menteri Prijono yang memperkenalkan istilah Pionir Muda. “Istilah Pramuka sudah diperkenalkan Sri Sultan dalam rapat di Ciloto,” ujar Azis Saleh lagi.
Lalu supaya kata ‘Pramuka” sama dengan ‘Pionir Muda”, sebutan itu diakali seolah-olah merupakan singkatan Praja Muda Karana, yang artinya warga negara muda yang bekerja. Istilah itu didapat dari seorang mahasiswi Fakultas Sastra U.I. yang menjadi salah satu pemimpin kepanduan di Indonesia. Nama si mahasiswi itu tak lain dari Soemantini, yang pernah menjabat sebagai Direktur Arsip nasional.
(dikutip dari buku “Sri Sultan—Hari-hari Hamengku Buwono IX, sebuah presentasi Majalah Tempo—grafitipers-1988”)
eMeRZet bilang begini nih »»
